Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Rakor Persiapan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Innovative Government Award (IGA) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Bogor tahap II di gelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bertempat di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Rabu (13/4/2022).
Rakor yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Irwan Riyanto, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor, Irma Arlini Dewi yang juga dihadiri peserta dari seluruh perwakilan OPD.
Dalam rakor tersebut Sekda mengatakan, Indeks merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah daerah mulai dari indeks daya saing daerah, inovasi daerah dan indeks pengelolaan keuangan daerah yang dapat diukur dan dihitung pemerintah daerah.
Menempati peringkat keenam se-Jawa Barat, Indeks Daya Saing Daerah Kota Bogor Tahun 2021 naik dari sebelumnya di kategori sedang menjadi kategori tinggi dengan nilai indeks 3.066.
“Dari hasil desk tahap satu, total indikator yang sudah masuk 18 indikator dari 89 indikator. Ada 5 (Lima) OPD yang sudah mengirimkan data yakni Diskominfo, Disdukcapil, DinKUKMDagin, Bank Kota Bogor, DPMPTSP walaupun beberapa datanya masih belum lengkap,” kata Sekda.
Syarifah juga mengatakan, pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kota Bogor mendapat peringkat ke-18 se-Indonesia dengan nilai indeks inovasi 57. Sedangkan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2021 merupakan tahun pertama penilaian pengelolaan keuangan daerah, dengan data yang diukur mulai dari 2018, 2019 dan 2020.
Masih kata dia, bahwa Kota Bogor menempati urutan ke-13 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk IPKD dan masuk dalam Kategori Perlu Perbaikan Peringkat B.
“Di tahun 2021 ada kekurangan pengisian IPKD yakni publikasi APBD lebih dari 30 hari sejak dokumen ditetapkan, SPM terkait permukiman tidak dianggarkan pada kegiatan sehingga target dan capaian SPM tidak ada. Data pendukung pendidikan dan kesehatan tidak lengkap sehingga nilai pengukuran menjadi nol,” jelasnya.
Sekda Kota Bogor juga menerangkan, hasil desk (pembinaan) tahap satu, data IPKD yang sudah ada baru data Trantibum Linmas dan data sosial. Untuk data yang telah dikirimkan dari Disdik dan data terkait SPM baru didapat dari BPBD, Dinsos, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Tengah. Untuk itu akan dibuat desk tahap dua untuk melengkapi data IDSD, IGA dan IPKD.
“Saya pesan pada saat desk kedua harus hadir semua. Nah, untuk memonitor agar hadir semua, saya minta OPD menunjuk satu orang,” tegas Syarifah.
Masih di tempat yang sama, Irma Arlini Dewi Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor menjelaskan, ada tiga indeks yang selama ini diukur Bappeda. Seperti Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah diapresiasi pemerintah pusat melalui gelaran Innovative Government Award (IGA) atau sebuah penghargaan dari Kemendagri untuk kabupaten/kota yang indeks inovasinya tinggi.
“Untuk semua indeks ini ada kategorinya, kalau IDSD kategorinya ada rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Di 2021 Kota Bogor naik menjadi peringkat tinggi dari sebelumnya di peringkat sedang,” paparnya.
Pekan depan rencananya kembali digelar desk kedua untuk bisa mendampingi OPD mengisi data-data pendukung, karena ada sekitar 20 form yang harus diisi, dari mulai deskripsi inovasi sampai tingkat kematangan inovasi tersebut serta siapa pengelolanya. Selanjutnya, untuk Indeks Pengelolaan Keuangan ini baru mulai dari 2021.
“Jika indeks nya baru, tapi IPKD harus bagus. Karena, ini menjadi syarat Pemkot atau Pemda bisa mendapatkan reward Dana Insentif Daerah (DID) dari hasil kategori sangat inovatif di IGA,” pungkasnya. (DR)
Editor & Penerbit : Den.Mj
