Sorotrakyat.com | Nasional – Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) tahun 2022 yang mengangkat tema Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri ini, digelar secara hybrid dan dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Kegiatan Rakornas Wasin tersebut juga diikuti Wali Kota Bogor, Bima Arya di ruang kerjanya, di Balai Kota Bogor, Selasa (14/6/2022).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan, belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal yang penting, yaitu menciptakan nilai tambah. Jangan hanya beli dan belanja, tetapi juga harus memberikan nilai tambah pada negara.
Kemudian bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri atau bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan yang terakhir adalah efisiensi.
“Jangan sampai APBN yang jumlah Rp 2.714 Triliun dan APBD yang berjumlah Rp 1.197 Triliun belinya produk impor, bukan membeli produk dalam negeri. Ini uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya produk impor, nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerjanya yang dapat orang lain,” tegas Presiden.
Kepala negara meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal dan mengawasi secara serius sehingga program belanja produk dalam negeri harus berhasil.
Bahkan kata dia, pemda miliki e-katalog lokal. Ada 842 produk di dalam e-katalog yang berproduksi di dalam negeri. Dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, ada peningkatan pemda yang memiliki e-katalog lokal dari 46 naik menjadi 123.
“BPKP dan APIP saya minta awasi dan kawal betul agar kabupaten/kota dan provinsi segera memiliki e-katalog lokal,” tegasnya.
Arahan agar tetap membeli produk dalam negeri yang disampaikan Jokowi, karena nilai tambah tidak keluar tetapi tetap di dalam negeri dan lapangan kerja ada di dalam negeri.
“Tidak ada alasan, saya minta program ini betul-betul berhasil sehingga bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Jokowi menuturkan, jika pabrik kecil yang mendapat pesanan besar dari pusat maupun pemda, mau tidak mau akan melakukan ekspansi atau memperluas pabrik atau industri sehingga menambah tenaga kerja dan akan investasi, berkembang tidak perlu ada investor-investor dari luar. Artinya ini cara agar APBN dan APBD bisa mentrigger investasi dan membuka lapangan pekerjaan.
“Untuk realisasi dari komitmen yang ada sudah mencapai 45 persen dari target yang sudah ditetapkan,” sebutnya.
Yang sulit itu ungkap Jokowi adalah merealisasikan. Karena itu pengawasan secara konsisten dan sanksi yang tegas untuk ini. Untuk itu BPKP diminta sinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit lain untuk jalani program belanja produk dalam negeri dengan penuh kedisiplinan dan niat bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam laporan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan, Rakornas Wasin yang dihadiri 2.247 peserta mengangkat tema kawal produk dalam negeri untuk bangsa mandiri.
Setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 kondisi yang terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2022, dimana produk impor masih mendominasi secara berangsur membaik dan pada minggu ke-3 bulan Mei 2022 produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-katalog nasional, namun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi.
“Alhamdulillah pada 13 Juni 2022, produk dalam negeri yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor,” katanya.
Dia menjelaskan, hasil validasi BPKP menunjukkan per 13 Juni 2022 KLD dan BUMN telah berkomitmen untuk menyerap produk lokal senilai Rp 720,88 Triliun. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp 180,72 Triliun atau 45,18 persen dari target Rp 400 Triliun.
Dari capaian tersebut terindikasi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu pada tahap perencanaan KLD kesulitan mengidentifikasi belanja yang dioptimalkan dalam menyerap produk dalam negeri. Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai produk dalam negeri dengan TKDN yang baik menjadi salah penyebab sulitnya melaksanakan belanja produk lokal.
Pada tahap pelaksanaan masih terdapat produk impor yang dibeli pemerintah walaupun telah ada produk lokal pengganti. Berdasarkan pengawasan ada 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog. Penyebab keengganan menyerap produk dalam negeri dipicu salah satunya karena harga produk lokal yang lebih tinggi.
Berdasarkan sampel pengujian yang dilakukan BPKP atas 853 produk impor yang dibeli sebanyak 560 produk atau 66 persen harganya lebih murah dari produk lokal. Untuk belanja produk impor yang dikarenakan tiadanya produk lokal pengganti segera perlu didorong pengembangan industri lokal terkait.
Terakhir pemantauan dan pengendalian oleh manajemen masih belum optimal dalam memastikan kecepatan dan efektivitas belanja produk lokal oleh KLD dan BUMN. Hal ini memerlukan tata kelola, pengendalian dan pengawasan intern yang efektif.
“BPKP telah merancang desain pengawasan kolaboratif sebagai bentuk pengawalan bersama seluruh APIP dan pengawas internal BUMN guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan serta pelaksanaan aksi afirmasi produk dalam negeri dalam belanja pemerintah,” kata Muhammad Yusuf Ateh. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
