Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2022 yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Dalam rakornas, hadir sebagai pembicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Dalam paparannya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa dana moneter internasional (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi global bakal mengalami perlambatan pada 2022 sebesar 3,2 persen dan 2023 sebesar 2,9 persen, karenanya digitalisasi menjadi penting.
“Digitalisasi menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global,” papar Airlangga.
Menurut Airlangga, untuk terus mendorong digitalisasi, khususnya di daerah, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Satgas P2DD dibentuk pada 4 Maret 2021. Satgas dibentuk dalam rangka mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) daerah.
Melalui Satgas tersebut, ditargetkan 65 persen pemerintah daerah sudah masuk dalam kategori digital pada 2023. “
“Dengan ini saya tentu berharap dukungan gubernur dan wali kota dan P2DD ini menjadi besar dan menjadi penting,” katanya.
Sejauh ini, kata Airlangga, elektronifikasi di daerah telah berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga 11,1 persen per tahun. “Peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen di 9 daerah pelaksanaan pilot project ETP (pada 2019),” paparnya.
Airlangga berharap P2DD dapat memperluas kerja sama pemerintah daerah dengan marketplace untuk pembayaran pajak.
Dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, sebanyak 100 kabupaten/kota menempati posisi terbaik dalam penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan rangking Ke-64. Menko Perekonomian memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan P2DD di daerah masing-masing.
“Kita harap dengan dilaksanakannya P2DD ini mampu menekan inflasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena digitalisasi merupakan target Indonesia setelah G20 ini, karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN Tahun 2023, yang mana akan menjadi contoh bagi negara lain,” ujar Airlangga.
Di tempat yang sama, Menkominfo, Johnny G Plate menyatakan, sistem informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) kini telah dimanfaatkan oleh 543 pemerintah daerah, yakni oleh 415 pemerintahan kabupaten, 94 pemerintahan kota, dan 34 pemerintahan provinsi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun sangat mendukung upaya menyukseskan P2DD guna menopang digitalisasi transaksi keuangan daerah secara optimal. Dukungan tersebut diberikan melalui gerak lintas direktorat.
“Sistem informasi P2DD ini ya terkait dengan kerja kolaborasi, di antaranya penyediaan domain website, yaitu p2dd.go.id dan kelola p2dd.go.id. Pemanfaatan pusat data nasional sementara di Kemenkominfo, pemanfaatan surat elektronik pemerintah, dan aplikasi-aplikasi,” tambah Johnny. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
