Sorotrakyat.com | Kota Marisa, Gorontalo (23/9/2023) – Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo, dibakar massa aksi penambang rakyat pada Kamis (21/9/2023). Peristiwa ini terjadi setelah massa aksi gagal menemui pihak perusahaan tambang PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) untuk menuntut ganti rugi lahan.
Ketua Jaringan Aliansi Nasional (JAN) Rahmat Himran menyesalkan kejadian tersebut. Ia menilai, pihak keamanan seharusnya dapat mengantisipasi kejadian tersebut.
“Apa yang dirasakan oleh penambang rakyat Pohuwato merupakan cermin ketidakpuasan atas kinerja pemerintah daerah yang dianggap terkesan aspirasi masyarakat penambang rakyat diabaikan,” kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya.
Rahmat mengatakan, persoalan lahan yang dituntut oleh massa aksi merupakan hak dasar warga negara yang ada di Kabupaten Pohuwato. Masyarakat yang meminta lahan mereka dibayarkan sudah menunggu selama 9 bulan lamanya. Akibatnya, terjadi luapan emosi dari warga masyarakat.
“Seharusnya pemerintah mengevaluasi investasi tambang emas di Kab. Pohuwato dan menghentikan perizinan yang kami duga sumber dananya dari asing untuk menguasai sektor sumber daya alam di Provinsi Gorontalo,” kata Rahmat.
Rahmat juga menyoroti lambannya pemerintah daerah dan provinsi dalam mengantisipasi konflik. Ia menilai, kesalahan ini tidak serta merta ditimpakan kepada rakyat yang menunggu pembayaran lahan mereka.
“Sebaiknya investasi yang tidak berpihak kepada rakyat dihentikan. Masyarakat Pohuwato yang sebagian besar adalah penambang emas seharusnya diberikan lahan untuk melakukan kegiatan tambangnya,” kata Rahmat.
Rahmat menyarankan agar investasi yang melakukan pengingkaran pembayaran dan wanprestasi kepada rakyat harus dihentikan. Ia menilai, tidak ada gunanya investasi pertambangan jika mengakibatkan ketidakpastian dari kesepakatan yang sudah dijanjikan oleh pihak perusahaan.
“Jangan biarkan anak negeri Ibu Pertiwi mengemis kepada mafia pertambangan. Aset sumber daya alam di Kabupaten Pohuwato dan kabupaten lainnya seharusnya dikelola oleh BUMD untuk menopang kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya,” ujarnya.
Rahmat juga meminta kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, dan Kapolri untuk turun di lokasi melakukan evaluasi kinerja Kapolda Gorontalo, Kapolres Pohuwato, PJ Gubernur Gorontalo, dan Bupati Pohuwato atas apa yang terjadi akibat kelalaian antisipasi gejolak sosial di Tanah Leluhur Provinsi Gorontalo.
“Perlu adanya upaya solusi secepatnya dari pemerintah pusat. Dan kepada warga masyarakat Gorontalo agar bisa menahan diri. Kejadian 21 September merupakan pengalaman berharga bagi kita semua. Tapi tindakan tegas juga diberikan kepada PT. PETS, pemerintah daerah, Kapolres, dan Kapolda,” terangnya.
Rahmat menegaskan, rakyat marah karena ada sebabnya. Ia menilai, tidak serta merta rakyat massa aksi adalah korban dari skenario investasi yang tidak menepati janjinya.
“Solusinya;
- Pengelolaan SDA di Provinsi Gorontalo di serahkan ke BUMD dan dikelola oleh Koperasi Tambang Rakyat.
- Secara teknis dan konsep ekonomi rakyat dapat terpenuhi oleh pemerintah yang benar-benar melanjutkan cita-cita proklamasi.
- Hentikan dan cabut izin PT. PETS,” tegas Rahmat.
Kejadian pembakaran kantor Bupati Pohuwato ini merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang di Indonesia. Konflik ini sering terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas ganti rugi lahan, dampak lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. (Red)
Editor & Penerbit: Den.Mj
