Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, Pemerintah Pusat memberikan apresiasi kepada berbagai daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Salah satunya adalah Kota Bogor yang menerima insentif fiskal dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara langsung menyerahkan insentif fiskal kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan Kota Bogor dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor.
Beberapa kepala daerah kembali diberikan insentif fiskal karena dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem oleh pemerintah pusat, termasuk Kota Bogor. Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, turut hadir dalam rakor dan menerima insentif tersebut.
Penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional telah diikuti oleh penurunan kemiskinan di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga semakin banyak daerah yang angka kemiskinan ekstremnya sudah di bawah 1 persen.
Tingkat kemiskinan ekstrem semula 1,12 persen pada Maret 2023, kini turun menjadi 0,83 persen pada Maret 2024. Dalam pidatonya, Wapres meminta agar pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran.
“Maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal ini untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas Wapres.
Selain itu, Wapres juga meminta agar penentuan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE), sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” ucapnya.
Usai mengikuti rakor, Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan, bahwa insentif fiskal ini diberikan sebagai apresiasi pemerintah pusat dan Wapres kepada daerah yang sudah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Baik kontribusi dari APBD-nya maupun dari upaya-upaya lain yang Pemkot Bogor lakukan, sehingga memiliki prestasi tingkat percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang signifikan,” jelas Hery.
Kota Bogor, sambung Hery, adalah salah satu dari lima kota di Jawa Barat yang mendapat insentif. Ia mengatakan bahwa Wapres meminta program dan upaya penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di daerah bisa terus berlanjut.
“Pak Wapres menginginkan upaya percepatan ini terus dilakukan, karena sekarang tingkat kemiskinan ekstrem nasional sudah menurun dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. Pemkot Bogor terus berupaya setiap tahun menurunkan kemiskinan ekstrem. Terus sampai ke tingkat yang paling rendah, kalau bisa melebihi angka nasional,” ucap Hery.
Hadir dalam rakor mendampingi Wapres, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Editor & Penerbit: Den.Mj
