Sorotrakyat.com | Bogor – Sebuah kontradiksi mencolok mewarnai Kabupaten Bogor di tengah gencarnya seruan penghematan anggaran negara yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Karang Taruna Kabupaten Bogor justru menggelar malam keakraban (Makrab) mewah di sebuah hotel bintang empat. Acara yang berlangsung pada Kamis malam, 17 April 2025, di Hotel Bumi Gumati Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Kegiatan yang terkesan glamor ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan se-Kabupaten Bogor, tetapi juga sejumlah pejabat penting daerah. Tampak hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma’aruf, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Maulana alias Ipek, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadhi serta Camat Sukaraja, Ria Marlisa.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun redaksi Sorotrakyat.com, acara Makrab tersebut dimeriahkan dengan berbagai hiburan, jamuan makan malam yang mewah, serta fasilitas penginapan yang disediakan bagi seluruh peserta. Beberapa unggahan di media sosial bahkan memperlihatkan suasana layaknya sebuah pesta, jauh dari kesan sederhana dan hemat, yang ironisnya bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat.
Padahal, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang secara tegas ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan efisiensi belanja secara ketat. Instruksi tersebut secara spesifik membatasi kegiatan seremonial, studi banding yang tidak esensial, serta forum diskusi seperti Focus Group Discussion (FGD) kecuali jika benar-benar mendesak dan memiliki dampak langsung yang signifikan bagi masyarakat.
Kegiatan seremonial yang terkesan berlebihan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan. Pengamat kebijakan publik, Yudi Hermansyah SH, menilai bahwa kegiatan semacam ini perlu dievaluasi secara mendalam guna menjaga citra dan menghindari kesan negatif yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah.
“Ketika kita berbicara tentang efisiensi dan kepedulian terhadap kondisi fiskal negara, tentu kegiatan semacam ini perlu ditinjau ulang secara kritis. Jangan sampai organisasi kepemudaan yang seharusnya menjadi contoh bagi generasi muda justru memberikan contoh yang kontraproduktif dengan semangat penghematan yang sedang digaungkan,” tegas Yudi Hermansyah.
Di sisi lain, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra, memberikan pembelaan. Ia berdalih bahwa agenda Makrab tersebut semata-mata bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan saling mengenal antar pengurus Karang Taruna sebelum melaksanakan agenda-agenda penting ke depan, seperti pelantikan pengurus baru dan rapat kerja.
“Sehingga perlu kiranya kita sebelum pelantikan akhir April ini, kemudian akan dilanjutkan dengan raker, sehingga perlu kiranya dibuat makrab agar tadi, pengurus ini pertama harus saling mengenal,” kilah Heri Gunawan.
Namun, pembelaan tersebut dinilai kurang relevan oleh aktivis sosial lokal, Heri Supendi (DR). Menurutnya, kegiatan malam keakraban yang diselenggarakan secara mewah di tengah imbauan penghematan ini berpotensi besar untuk mencederai semangat efisiensi dan solidaritas sosial. Terlebih lagi, Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak.
“Pesan yang muncul dari kegiatan ini bisa sangat keliru di mata masyarakat. Di saat negara sedang meminta semua pihak untuk berhemat dan efisien, justru ada pihak yang menggelar pesta mewah. Ini bukan semata-mata persoalan legal atau ilegal, tetapi lebih kepada persoalan empati, kepekaan sosial, dan keteladanan,” pungkas Heri Supendi dengan nada prihatin.
Polemik malam keakraban Karang Taruna Kabupaten Bogor ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi dan kesederhanaan, terutama di tengah kondisi keuangan negara yang membutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
