Sorotrakyat.com | Jakarta – Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Biarkan Rakyat Mengadili (KBRM) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/04/2025). Selain menyampaikan aspirasi, mereka juga menyerahkan laporan kepada KPK untuk menindaklanjuti dugaan kasus skandal yang melibatkan Tonny Sumartono, suami dari Menteri Keuangan dan keluarganya.
KBRM mengungkapkan informasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) TS pada tahun 2017 yang mencantumkan utang sebesar Rp 1 triliun. Koalisi tersebut mempertanyakan pelunasan utang tersebut dalam kurun waktu enam tahun, yakni pada tahun 2023.
“Kami menduga adanya potensi skandal terkait hal ini dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan atas dugaan tersebut. Kami mempertanyakan bagaimana seorang pegawai bank dapat memiliki utang sebesar Rp 1 triliun dan melunasinya dalam waktu relatif singkat. Transaksi sebesar ini menimbulkan pertanyaan,” ujar Zaki, koordinator aksi, dalam orasinya.
Lebih lanjut, KBRM menduga keterlibatan TS dan NUC dalam sejumlah dugaan skandal pajak, termasuk yang melibatkan PT PERTA SAMTAN dan PERTAGAS, sektor kelapa sawit, serta sistem pajak CORETAX. Mereka juga menuding TS menerima setoran pajak secara rutin dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lingkup Wajib Pajak Besar (LTO).
Koalisi ini juga menyoroti adanya dugaan praktik fee-commission dalam bisnis utang-piutang internasional. Merujuk pada informasi dari worldbank.org mengenai potensi fee-commission dalam transaksi utang, KBRM menduga kuat bahwa NUC bersama TS berperan dalam pengumpulan dan penerimaan fee-commission dari utang luar negeri yang telah berlangsung selama beberapa dekade di bawah kepemimpinan Menterian Keuangan.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, KBRM menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu:
Mendesak pemberhentian Menteri Keuangan.saat ini.
Meminta KPK untuk menangkap dan mengusut tuntas dugaan keterlibatan TS dan NUC dalam dugaan skandal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Menteri Keuangan,TS, maupun NUC terkait laporan dan tuduhan yang dilayangkan oleh aliansi mahasiswa dan pemuda ini. Pihak KPK juga belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut laporan yang telah diterima.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj
