Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di kawasan yang diduga merupakan Situs Cagar Budaya, diperparah dengan dugaan perusakan Situs Bunker Mandiri, telah memicu badai perlawanan yang sangat keras. Forum Kabuyutan Pakwan Padjadjaran (FKPP) bersama 110 organisasi masyarakat (ormas) dan perwakilan kesultanan se-Nusantara, bersiap melancarkan aksi besar dan menempuh jalur hukum.
Sudah beberapa kali FKPP berupaya berdialog dan beraudiensi dengan DPRD Kota Bogor, namun upaya tersebut dinilai sia-sia. Ketua Umum FKPP, Lutfi Suyudi, dengan tegas menyatakan kekecewaannya.
“Kami sudah berulang kali datang, bahkan yang terakhir audensi dengan Ketua DPRD, namun yang kami terima hanya janji manis yang tidak pernah terealisasi. Persoalan Cagar Budaya ini adalah marwah Kota Bogor, bukan komoditas politik! Jika audiensi hanya berakhir dengan janji-janji kosong, maka saatnya rakyat berbicara langsung di jalan!” tegas Lutfi dengan nada lantang.
Lufti Suyudi, dengan suara yang lantang dan penuh kemarahan, melayangkan kritik paling kerasnya terhadap Pemkot dan DPRD Bogor. Ia menuding adanya kejahatan budaya yang terstruktur di balik rencana proyek tersebut.
“Ini bukan hanya soal jalan! Ini soal harga diri dan penghormatan kita terhadap jejak sejarah bangsa, terhadap warisan leluhur. Kami menduga keras ada upaya penghapusan jejak sejarah demi kepentingan segelintir pihak, dan ini adalah KEJAHATAN BUDAYA yang tak termaafkan!” tegas Lufti dengan nada berapi-api, mendesak agar DPRD segera membatalkan anggaran.
“Perihal akses jalan, kami FKPP sudah menyarankan solusinya ke Pemkot dan DPRD Kota Bogor dengan membangun membangun Jalan flyover (jembatan layang), bahkan dengan biaya lebih efisien,” jelasnya.
Lufti menuntut agar anggaran pembebasan lahan yang dianggapnya cacat hukum dan moral segera dicabut, serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan perusakan situs.
“Pemkot Bogor harusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga Cagar Budaya, bukan malah menjadi eksekutor perusakan. Kami menuntut agar anggaran pembebasan lahan itu dibatalkan segera! Dana rakyat tidak boleh digunakan untuk melegalkan pelanggaran hukum dan sejarah. USUT TUNTAS dan PENJARAKAN para pelaku perusakan situs Cagar Budaya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010!” serunya dengan tegas.
Perlawanan FKPP kini tidak hanya di jalanan, tetapi juga di meja hijau. Lutfi Suyudi mengungkapkan bahwa dukungan hukum terhadap FKPP sangat solid.
“Kami tidak main-main! Saat ini, sudah ada 22 pengacara profesional yang telah tergabung dalam tim hukum FKPP. Mereka siap menggugat dan melawan setiap kebijakan Pemkot yang melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Dan jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah. Kami akan pastikan bahwa keadilan ditegakkan dan warisan leluhur tidak akan punah di Kota Bogor!” tegas Lutfi menunjukkan keseriusan organisasinya.
Sebagai puncak penolakan, FKPP dan seluruh elemen pendukungnya menyerukan aksi demonstrasi terbuka bertajuk “Seruan Aksi: Batalkan Anggaran Pembebasan Lahan di Kawasan Cagar Budaya!” Bahkan, dukungan dari kalangan mahasiswa pun dipastikan akan membanjiri aksi ini.
Aksi ini didukung oleh 110 ormas dan solidaritas Para Kesultanan besar dari Banten, Cirebon, Sumedang, Garut, hingga Demak, menandakan isu pelestarian ini telah menjadi isu nasional.
Aksi tersebut akan digelar pada Kamis, 13 November 2025, Pukul 13.00 WIB (Tepat Waktu) di Depan Gedung DPRD Kota Bogor dengan tuntutan utama;
- BATALKAN Anggaran Pembebasan Lahan.
- USUT & Penjarakan Pelaku Perusakan Situs Bunker Mandiri.
- HENTIKAN Pelanggaran UU Cagar Budaya No. 11/2010.
Ketua FKPP menyerukan undangan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kota Bogor, dan Pers. “Mari bersatu menolak penghapusan jejak leluhur demi kepentingan segelintir pihak. Selamatkan Warisan Leluhur, Tegakkan Keadilan!” pungkas Lufti Suyudi.
(KDR)
#UsutPerusakBunker #SelamatkanWarisanBogor #FKPPBergerak #LuftiSuyudi #TolakPenghapusanJejakLeluhur #CagarBudayaHargaMati #KementerianBudaya #PresidenPrabowo #DprdKotaBogor #KDM
Editor & Penerbit: Den.Mj
