SOROTRAKYAT.COM I Jakarta, Komitmen TNI dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatra kembali ditegaskan. Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menghadiri rapat koordinasi bersama DPR RI yang digelar di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kasum TNI menegaskan bahwa keterlibatan TNI tidak bersifat sementara.
Menurutnya, kehadiran TNI merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam. Peran tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari tanggap darurat, masa transisi ke pemulihan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
“TNI tidak hanya hadir saat darurat, tetapi terus berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya dalam forum tersebut.
Hingga saat ini, TNI terus mengerahkan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Dukungan yang diberikan meliputi evakuasi warga, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dasar demi mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat.
Optimalisasi peran satuan tugas juga menjadi fokus utama. Satgas Jembatan dikerahkan untuk membangun dan memperbaiki akses penghubung antarwilayah, sementara Satgas Kuala bertugas melakukan normalisasi sungai. Selain itu, TNI turut melaksanakan pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak.
Langkah terintegrasi ini menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan.
TNI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara profesional, responsif, dan terkoordinasi bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sebagai wujud nyata pengabdian kepada rakyat dan bangsa. (Ikranagara)
