Soal Biaya Tambahan PTSL di Leuweung Kolot Jadi Sorotan di Tengah Pembagian 877 Sertifikat
Sorotrakyat.com | Bogor, Cibungbulang – Pemerintah Desa Leuweung Kolot, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, melaksanakan acara pendistribusian 300 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahap keempat pada Senin, 28 April 2025, pukul 09.35 WIB.
Acara yang berlangsung di gedung Aula Desa ini juga sekaligus menuntaskan pembagian 557 sertifikat dari tahap pertama dan ketiga. Dengan demikian, total 877 sertifikat PTSL dari kuota 1.500 telah diterima langsung oleh warga yang mengajukan.
Kepala Desa Leuweung Kolot, Sumardi S.IP., menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pembagian sertifikat ini. “Hari ini kami membagikan 300 sertifikat PTSL tahap keempat. Sebelumnya, sebanyak 557 sertifikat dari tahap pertama dan ketiga juga telah didistribusikan. Jadi, total sudah 877 sertifikat PTSL yang kami berikan. Sisa kuota sebanyak 625 sertifikat lagi dari total 1.500,” ujarnya di sela-sela acara.
Sumardi berharap agar sisa 625 sertifikat tersebut dapat segera terealisasi melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Program PTSL ini disambut antusias oleh warga. Iwan Gembil, warga Kampung Bubulak RT 01 RW 01, mengungkapkan kegembiraannya.
“Kami sangat gembira dengan adanya program PTSL ini. Alhamdulillah, sekarang legalitas kepemilikan tanah saya jelas diakui hukum. Program ini gratis, hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp150.000 per bidang,” katanya.
Sementara itu, H. Asep Jumat, warga Kampung Pos RT 01 RW 05, menyampaikan informasi mengenai adanya biaya lain di luar Rp150.000. Biaya tersebut terkait dengan kelengkapan keterangan yang dikeluarkan oleh “tiga serangkai”, meskipun ia mengakui bahwa hal tersebut merupakan kebijakan.
“Ada warkah dari tiga serangkai itu kebijaksanaan kita. Administrasi menurut SKB 3 menteri kan hanya Rp150.000, dan kami sangat antusias dengan adanya program ini,” jelasnya.
Di akhir wawancara, H. Asep Jumat berharap agar program PTSL dapat terus dilanjutkan sehingga seluruh masyarakat memiliki kepastian hukum yang jelas atas hak tanah mereka.
(HrS)
Editor & Penerbit: Den.Mj
