Sorotrakyat.com | Jakarta – Penanganan pandemi Covid-19 memerlukan sinergi dan keterpaduan semua pihak. Apalagi dampak pandemi ini telah mempengaruhi semua sektor kehidupan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga perlu mendapat dukungan agar penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya dapat berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penelitian, kajian, dan webinar dengan tema “Peran Pemda dan Institusi Politik dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya”, pada Kamis (26/8/2021). Kegiatan ini digelar untuk memberikan masukan bagi penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Pendek Tahun 2022.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni hadir sebagai narasumber kunci. Selain itu, webinar juga menghadirkan narasumber lain, di antaranya Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat, Peneliti Pusat Penelitian Geografi Terapan Universitas Indonesia Irwan Sumadji, Peneliti Badan Litbang Kemendagri Sitti Aminah, serta Kepala Pusat Litbang Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum Badan Litbang Kemendagri Deddy Winarwan.
Dalam paparannya Fatoni mengatakan, pandemi Covid-19 tidak mudah diatasi oleh negara manapun. Kendati demikian, krisis itu telah mendorong setiap negara untuk bangkit menjadi kuat. Indonesia sendiri, kata Fatoni, perjuangan melawan Covid-19 telah dilakukan sejak awal Maret 2020. Hal itu dilakukan melalui sejumlah upaya, dan saat ini hasil penanganan Covid-19 menunjukkan tren yang semakin baik.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia hingga 25 Agustus 2021 menunjukkan total kasus infeksi sebanyak 4.026.837. Sementara untuk tingkat kesembuhannya sebanyak 3.639.867. Sedangkan pasien yang dirawat atau melakukan isolasi mandiri sebanyak 257.677, dan meninggal dunia sebesar 129.293. Berdasarkan data ourwolrdindata.org per 24 Agustus 2021, dosis penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia sebanyak 91,11 juta yang merupakan tertinggi di Asia Tenggara.
Menurut Fatoni, berbagai tren perbaikan tersebut tidak lepas dari upaya penanganan Covid-19 oleh pemerintah, yang berfokus pada keseimbangan kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dirinya menguraikan, setidaknya ada 6 upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan. Di antaranya, pengendalian kasus dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, pengetatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan penguatan terhadap upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) serta penerapan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi interaksi).
Selain itu, langkah berikutnya yakni dengan manajemen klinis, meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terproteksi dengan baik, serta peningkatan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah. “Upaya lainnya juga dilakukan dengan mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 yang sedang berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kekebalan komunitas (herd immunity),” katanya.
Di sisi lain, dalam bidang ekonomi, lanjut Fatoni, setidaknya pemerintah telah melakukan enam langkah penting. Langh tersebut misalnya dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dengan melanjutkan insentif sektor strategis dan beberapa insentif lainnya. Serta, dengan melakukan restukturisasi kredit dan penjaminan kredit guna mendukung sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka).
Tak hanya itu, pemulihan lainnya juga diwujudkan dengan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan, perluasan penjaminan kredit korporasi berdasarkan PMK-32/2021, serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus (KEK). “Bentuk penanganan di bidang ekonomi juga terus didorong dengan melanjutkan program kartu prakerja,” jelas Fatoni.
Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Senior Universitas Indonesia Irwan Sumadji mengatakan hasil penanganan pandemi Covid-19 dalam bidang ekonomi telah mulai terlihat. Hal itu, seperti mulai pulihnya produk domestik bruto (PDB) yang meski keadaannya masih negatif, namun pelan-pelan menunjukan pertumbuhan. Sumadji merinci, beberapa pertumbuhan itu kini dialami oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Dia menambahkan, saat ini 6 sektor lainnya juga tampak menunjukkan tren positif. Di antaranya informasi dan komunikasi, kesehatan, pertanian, real estate, pengadaan air pengelolaan limbah dan pengadaan listrik gas. “Dengan perubahan itu, artinya kondisi ekonomi nasional menuju baik,” terangnya.
Sumadji menambahkan, dengan kondisi tersebut saat ini diperlukan upaya yang maksimal agar tren perekonomian menjadi lebih baik. Apalagi, sekarang dampak dari krisis telah menimbulkan perubahan normal baru (new normal) pada dunia bisnis. Hal itu seperti bergesernya komunikasi bisnis yang mendorong aktivitas dan kegiatan kerja dilakukan secara virtual.
Selain itu, perubahan juga terjadi dalam bentuk inovasi bisnis yang menghasilkan inovasi mendisrupsi. Sumadji melanjutkan, pada sektor penyumbang devisa negara juga dijumpai adanya perubahan. “Di sisi lain dampak perubahan itu akan mendorong pemanfaatan teknologi semakin kuat dan menjadi bagian kehidupan masyarakat umum, serta rumah tangga,” tambah Sumadji.
Sementara itu, Peneliti LIPI Prof. Syarif Hidayat menuturkan, dalam penanganan pandemi Covid-19 kapasitas negara merupakan kunci utama. Kapasitas negara yang dimaksud, yakni kemampuan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati guna mencapai tujuan. Menurutnya, kapasitas negara yang masih perlu diperkuat adalah kapasitas birokrasi dan institusi politik. “Hal ini akan membantu terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penanganan Covid-19,” ujarnya.
Pentingnya kapasitas negara tersebut, juga dikuatkan oleh temuan Peneliti Badan Litbang Kemendagri Sitti Aminah. Menurut hasil analisisnya, bahwa semakin meningkatnya kapasitas teknis atau operasional, maka kapasitas negara dalam penanganan pandemi Covid-19 akan meningkat. Hal itu berlaku pula sebaliknya. Kapasitas teknis tersebut, kata Sitti, memuat beberapa indikator di antaranya ketersediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana, tenaga medis, testing dan tracing, serta vaksinasi.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri berbagai pihak di antaranya Gubernur, Bupati/Wali Kota, Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kemendagri, pejabat stuktural dan fungsional di lingkungan Badan Litbang Kemendagri, Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Selain itu, webinar juga diikuti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Badan Litbang dan OPD yang membidangi Kelitbangan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Kepala Dinas Sosial Daerah, Kepala Dinas Pariwisata Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Satpol PP Daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah, Perwakilan Perguruan Tinggi, akademisi, pengamat, mahasiswa, serta masyarakat umum. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
