Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, mengaku akan terus mengawal anggaran kelurahan sesuai dengan kesepakatan antara DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor, yang rencananya akan tertuang didalam APBD 2022.
Hal itu dikarenakan, Dadang masih menemukan adanya anggaran sarana dan prasarana (Sarpras) di kelurahan yang masih dibawah Rp175 juta. Dimana anggara Kelurahan Empang Rp90 juta dan Kelurahan Bondongan Rp60 juta.
“Kesepakatan atau MoU atau berita acara dewan dengan wali kota saat penandatanganan RAPBD 2022 kan sudah jelas syaratnya adalah sarpras di setiap kelurahan harus senilai 175 juta. Hal ini yang akan saya pertanyakan mungkin nanti saat ada pertemuan dengan Pemkot Bogor agar tidak terulang kembali. Saya akan mengawal ini,” ujar Dadang saat menghadiri Musrenbang di Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Senin (6/12).
Lebih lanjut, Dadang menjelaskan, anggaran sarpras kelurahan menjadi penting untuk mendukung program pemerataan pembangunan di tingkat wilayah.
“Yang pasti, yang harus digarisbawahi jangan sampai MoU yang sudah disepakati bersama ini, tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dianggarkan. Karena kami sudah memperjuangkannya saat rapat dengan TAPD dan ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah,” tegasnya.
Kecamatan Bogor Selatan, yang menjadi wilayah rawan bencana, dinilai oleh Dadang harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal mitigasi bencana.
Sehingga pengajuan pembangunan fisik berupa tanggul penahan tanah (TPT), saluran drainase dan anggaran RTLH harus diprioritaskan.
“Pada penyusunan anggaran 2023 nanti selain hasil musrenbang harus dipertimbangkan juga bangunan, tebing-tebing atau rumah-rumah yang terkena bencana. Pembangunan RTLH juga banyak diharapkan bisa terealisasi,” ujar Dadang.
Terakhir, dalam sambutannya Dadang berpesan kepada seluruh warga, LPM dan pejabat pemerintah Kota Bogor yang hadir agar mulai memfokuskan pembangunan berlandaskan ekonomi kreatif.
Pembangunan kampung tematik di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, dinilai oleh Dadang bisa menjadi salah satu solusi untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan wilayah.
“Kemudian pembuatan kampung tematik seperti di Empang dan Bondongan itu juga memang salah satu langkah bisa meningkatkan perkeonomian di wilayah. Jadi pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan SDM juga jalan,” pungkasnya. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
