Sorotrakyat.com | Bandung – Bupati Bandung H.M.Dadang Supriatna akan mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), khususnya untuk lahan pertanian padi sawah di Kab. Bandung. Namun untuk berapa luasan lahan pertanian padi sawah yang akan dibebaskan pajaknya, Pemkab Bandung masih akan mengevaluasi secara keseluruhan.
Kebijakan pembebasan ini akan diambil sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bandung, yang erat kaitannya dengan sektor pertanian.
Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan rencana mengeluarkan kebijakan baru ini menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat wajib pajak daerah. Hal tersebut diungkapkannya pada kegiatan seminar sehari peningkatan profesionalisme penyuluhan pertanian melalui penguatan sarana prasarana penyuluhan untuk mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan di Graha Alif kec. Solokanjeruk Kab Bandung, Kamis (10/11/22).
Seminar sehari yang dilaksanakan Dinas Pertanian ini diikuti 130 penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan 38 petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT).
Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya akan mengeluarkan kebijakan baru bagi para petani, pemilik yang mempunyai lahan sawah yang biasa ditanami padi, pajak bumi dan bangunannya (PBB) akan dibebaskan.
“Terkait dengan luas lahannya, kita akan evaluasi secara keseluruhan. Kita akan bebaskan PBB-nya untuk para petani padi pemilik lahan yang nantinya diatur melalui Peraturan Bupati,” kata Dadang saat membuka seminar tersebut.
Menurutnya, membebaskan pembayaran PBB kepada pemilik lahan pertanian padi itu sebagai bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Para petani sawah, pemilik sawah, insya Allah PBB-nya akan dibebaskan. Kenapa? Saya membandingkan antara tanam padi dengan cabai. Tanam cabai pada lahan seluas 1 hektare bisa menghasilkan Rp 500 juta per tahun. Sedangkan padi menghasilkan Rp 120 juta per tahun, jika tiga kali panen padi,” katanya.
Untuk itu, Dadang kembali mengatakan, lahan pertanian padi, PBB-nya akan dibebaskan. “Hal itu demi keberpihakan kepada para petani padi, dan keberpihakan pada kebutuhan pangan, insya Allah saya akan membuat suatu kebijakan khusus, sawah atau tanah untuk tanaman padi, insya Allah akan dibebaskan pembayaran PBB-nya,” tuturnya.
Bupati Bandung pun menyebutkan, bahwa Kabupaten Bandung memiliki petani-petani hebat.
“Di Kabupaten Bandung, ada 142.000 petani,” katanya.
Bupati Bandung menyebutkan potensi lahan pertanian di Kabupaten Bandung mencapai 30.000 hektare. “Tahun depan, saya akan memberikan hibah kepada para petani sebesar Rp 25 miliar,” katanya.
Bupati pun akan terus mendorong infrastruktur pertanian, yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Ia pun sangat mengapresiasi lahan pertanian padi di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay, lahan pertanian padi menjadi lahan abadi.
Ia pun mengungkapkan bahwa PPL sudah diperjuangkan menjadi P3K, yang sebelumnya PHL (pekerja harian lepas). “Saat ini, saya sedang mengajukan 11.000 orang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI/Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal sangat mengapresiasi dengan adanya rencana Bupati Bandung yang akan menggratiskan atau membebaskan pembayaran PBB, khususnya petani yang memiliki lahan pertanian padi dibawah seluas 0,5 hektare.
“Petani sawah, pemilik lahan pertanian padi, PBB-nya akan digratiskan oleh Bupati Bandung. Ini ide yang sangat luar biasa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ide ini bisa menjadi pembahasan nasional. Nanti akan kita sampaikan di Jakarta,” kata Cucun.
Menurutnya, rencana Bupati Bandung tersebut harus segera dilakukan.
Cucun mengatakan, para penyuluh yang dihadirkan dalam seminar ini adalah orang yang paling paham dengan kondisi di lapangan. “Karena kita akan menghadapi suatu situasi ketidakpastian dan ketidakjelasan, karena pengaruh geopolitik. Salah satu keandalan kita adalah ketahanan pangan,” katanya.
Menurut Cucun, terobosan-terobosan dalam bidang pertanian harus dilakukan. Ia juga mengatakan bahwa keberadaan penyuluh pertanian di Kab Bandung belum ideal. Dengan jumlah 152 ribu petani di Kab Bandung, namun jumlah penyuluh pertanian hanya 180 orang. “Minimal, di Kab Bandung dengan 270 desa, jadi minimal satu desa itu satu orang penyuluh pertanian. Itu baru ideal,’ katanya. Oleh karenanya Cucun menyatakan bahwa pihaknya siap membantu kesejahteraan para petani maupun PPL. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
