Sorotrakyat.com | Bandung – Pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut kegiatan Bupati Ngamumule Desa (Bunga Desa) tahun 2022 digelar di Grand Resort Patriot Kab. Garut, Jumat (11/11/22).
Rakor tersebut dihadiri para Kepala Dinas, 9 camat beserta para kepala desa di daerah pembangunan 4 dan 5 yang meliputi Kecamatan Rancaekek, Cicalengka. Nagreg, Cikancung, Paseh, Majalaya, Ibun, dan Solokanjeruk. Ditambah Kec. Kertasari dari daerah pembangunan 6.
Bupati Bandung H.M.Dadang Supriatna dalam rakor mengatakan para kepala dinas yang dihadirkan dalam rapat koordinasi itu berkaitan dengan program-program unggulan dan strategis yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Kab. Bandung.
“Untuk lebih fokus pada rapat koordinasi ini, belum semuanya para camat dan kepala desa dihadirkan. Melainkan dalam pelaksanaannya secara bertahap,” kata Dadang, yang baru selama 1,5 tahun menjabat.
Pada kesempatan itu, Bupati menjelaskan sejumlah program unggulan yang sudah dilaksanakan selama 2022. Ia juga turut membahas program lainnya yang akan dilaksanakan pada 2023 mendatang, yang mengacu pada visi misi Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera).
Dadang menjelaskan ada tiga program strategis Kab. Bandung yang sudah dituangkan dalam RPJMD.
Program pertama, ungkapnya adalah insentif guru ngaji berikut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan anggaran Rp. 109 milyar pertahun untuk 17.000 guru ngaji.
“Ini merupakan angka tertinggi se-Indonesia. Belum terserap maksimal, dan baru diangka 12.587 orang karena masih banyak yang belum masuk dalam program guru ngaji. Tapi tetap dianggarkan untuk 17.000 guru ngaji,” jelas Bupati.
Dadang mengatakan belum maksimalnya penyerapan anggaran tersebut karena adanya kecamatan dengan jumlah guru ngaji yang lebih banyak yaitu Kecamatan Pacet. “Di Kecamatan Pacet merupakan lumbung guru ngaji. Selain itu Kecamatan Kertasari,” katanya.
Dikatakannya, para guru ngaji itu mendapatkan uang insentif yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing tiap bulannya. Selain mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Apabila guru ngaji mengalami kecelakaan, maka silahkan gunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Berapapun nilainya untuk biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS tersebut. Termasuk jika ada guru ngaji yang meninggal dunia, ada jaminan kematian sebesar Rp 42 juta,” jelasnya.
Dadang mengungkapkan bahwa kartu BPJS Ketenagakerjaan sudah diterbitkan untuk sekitar 70.000 orang, selain untuk guru ngaji juga para marbot, ustadz, ustadzah, guru honorer, RT, RW, perangkat desa, BPD, Linmas.
“Insya Allah bulan ini mulai kader PKK,” katanya.
Lebih lanjut Bupati Dadang menjelaskan yang kedua program yang kedua adalah, pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan melalui Bank BJB dan BPR Kertaraharja.
“Kita berikan pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan jaminan untuk mencegah maraknya bank emok yang merajalela di Kabupaten Bandung,” katanya.
Menurutnya, untuk program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan jaminan itu, tahun ini Pemkab Bandung sudah menggulirkan Rp 40 miliar.
“Insya Allah tahun depan Rp 30 miliar. Ini menunjukkan pemerintah hadir untuk keberlangsungan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung,” kata orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.
Program strategis ketiga menurut Bupati yaitu pemberian asuransi dan subsidi kepada para petani di Kabupaten Bandung. “Kemarin kita salurkan kepada 42 ribu petani, Insya Allah tahun depan kita akan berikan hibah untuk para petani Rp 25 miliar. Dan termasuk saya akan mengeluarkan kebijakan bagi para petani dibidang komoditi padi dan lahan sawah tersebut merupakan lahan sawah abadi, maka saya akan gratiskan tidak usah membayar PBB. Contohnya lahan sawah abadi di Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay,” tutur Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Di Desa Sumbersari dengan luas lahan sekitar 300 Ha, kata Kang DS, sudah membuat Peraturan Desa (Perdes), dan tidak boleh digunakan untuk pembangunan pabrik ataupun perumahan. “Hal itu harus dijaga dan menjadi komitmen bersama. Mungkin kita nanti akan tindaklanjuti oleh Perbup (Peraturan Bupati) ataupun Perda (Peraturan Daerah),” jelasnya.
Bupati mengeluarkan kebijakan menggratiskan pembayaran pajak lahan sawah abadi, karena melihat kejadian di Pangalengan, komoditi cabai dalam setahun bisa menghasilkan Rp 500 juta per hektare. “Sedangkan petani padi hanya menghasilkan Rp 120 juta per tahun per hektare. Sehingga petani padi harus mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan,” katanya.
Ia pun mengatakan petani yang menggarap lahannya dibawah 0,5 hektare, tahun depan akan diberikan pupuk gratis. Hal itu dilakukan, untuk mempersiapkan ketahanan pangan.
“Ini perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Kita sudah mencatat ada sekitar 49.000 petani dan mulai Januari 2023 akan mendapatkan bantuan tersebut,” katanya. (Red)
Editor & Penerbit : Den.Mj
