Siapkah MK Menjadi Benteng Terakhir Hak-Hak Buruh? Aksi Besar-besaran Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Digelar!

Said Iqbal Presiden KSPI dan Partai Buruh, saat memimpin Ribuan Buruh Gelar Aksi Besar-besaran Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Sorotrakyat.com | Jakarta, 8 Juli 2024 – Gemuruh suara buruh menggema di berbagai penjuru Indonesia hari ini. Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh turun ke jalan dalam aksi serentak menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini menandai titik kulminasi dari perjuangan buruh yang gigih menentang undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak mereka.

Di Jakarta, massa buruh memadati kawasan Patung Kuda dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Bendera serikat berkibar, spanduk berisi kecaman dibentangkan, dan suara lantang buruh menggemakan tuntutan mereka: Cabut Omnibus Law Cipta Kerja!

banner 325x300

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah seruan dari para pekerja yang merasa hak-hak mereka dirampas oleh undang-undang yang disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi mereka.

Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang menindas. “Omnibus Law Cipta Kerja bagaikan belenggu bagi buruh,” teriaknya di tengah kerumunan massa. “Kami tidak akan tinggal diam!

Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan 9 alasan utama penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, di antaranya:

  • Upah minimum yang kembali ke upah murah: Buruh terancam dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.
  • Outsourcing tanpa batasan: Hilangnya kepastian kerja dan negara seolah menjadi agen outsourcing.
  • Kontrak berulang-ulang: Ancaman stabilitas kerja bagi buruh.
  • Pesangon yang murah: Merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.
  • PHK yang dipermudah: Buruh tidak memiliki kepastian kerja dan selalu dalam posisi rentan.
  • Jam kerja yang fleksibel: Menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
  • Pengaturan cuti yang tidak jelas: Buruh, khususnya perempuan, semakin rentan terhadap diskriminasi di tempat kerja.
  • Tenaga kerja asing yang tak terkontrol: Kekhawatiran bagi buruh lokal tersisih.
  • Hilangnya sanksi pidana: Pengusaha bebas melanggar hak-hak buruh tanpa konsekuensi hukum yang berat.
Baca Juga:  Kasat Reskrim Polresta Bogor Ungkap Dua Mucikari Jajakan Wanita via Aplikasi MiChat, 15 Tahun Penjara Menanti

Mahkamah Konstitusi menjadi harapan terakhir bagi para buruh. Aksi ini diharapkan dapat mendesak para hakim untuk mendengarkan suara mereka dan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja yang telah terbukti merugikan.

Partai Buruh dan KSPI mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli untuk turut serta dalam aksi ini. Bersama-sama, kita tolak sistem yang menindas dan perjuangkan hak-hak buruh yang adil!

Suara buruh harus didengar! Omnibus Law Cipta Kerja harus dicabut!

Editor & Penerbit: Den.Mj

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *