Sorotrakyat.com | Kota Bogor – – Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan oleh PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari kepada DPRD Kota Bogor. Dokumen ini menjadi dasar pembahasan anggaran daerah untuk tahun depan, membawa harapan sekaligus tantangan bagi masa depan Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menekankan bahwa fokus utama pembahasan KUA-PPAS 2025 adalah menjawab kebutuhan rakyat. Permasalahan ekonomi, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan sarana publik menjadi prioritas utama.
“Kita ingin agar pembangunan sekolah, bantuan biaya pendidikan, iuran BPJS, RTLH, dan program UMKM serta penguatan ekonomi terakomodir dengan anggaran yang memadai,” jelas Atang.
Tantangan Defisit Anggaran
Meskipun fokusnya pada kebutuhan rakyat, KUA-PPAS 2025 menunjukkan defisit anggaran sebesar Rp244 miliar. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkot dan DPRD untuk mencari solusi kreatif dalam menyeimbangkan keuangan daerah.
Meningkatkan PAD
Salah satu solusi yang diajukan oleh Hery Antasari adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menargetkan PAD sebesar Rp1,5 triliun, dengan rincian Pajak Daerah sebesar Rp1,1 triliun, Retribusi sebesar Rp392 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp36 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp14 miliar.
Evaluasi BUMD
Untuk mencapai target PAD, Hery berencana mengevaluasi kinerja BUMD. Ia berharap BUMD dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan Kota Bogor.
Kerjasama antara Pemkot dan DPRD
Menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi, Hery mengajak DPRD untuk bekerja sama dalam mengatasi kekurangan kemampuan keuangan daerah. “Terhadap target pendapatan yang ada dalam mengatasi kekurangan kemampuan keuangan daerah, secara bersama-sama kami mengajak DPRD untuk melihat potensi real pajak daerah dan retribusi daerah,” tutup Hery.
Mampukah Bogor Mewujudkan Anggaran yang Pro Rakyat?
Masyarakat Kota Bogor menaruh harapan besar pada KUA-PPAS 2025 untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Kemampuan Pemkot dan DPRD dalam menyeimbangkan keuangan daerah, meningkatkan PAD, dan mengevaluasi kinerja BUMD akan menjadi kunci dalam mewujudkan anggaran yang pro rakyat.
Pertanyaan yang Muncul:
- Bagaimana DPRD dan Pemkot akan memastikan bahwa anggaran 2025 benar-benar digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan sarana publik?
- Strategi apa yang akan digunakan untuk meningkatkan PAD di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil?
- Bagaimana evaluasi kinerja BUMD akan dilakukan dan apa konsekuensinya bagi BUMD yang tidak mencapai target?
KUA-PPAS 2025 menandakan dimulainya proses pembahasan anggaran yang krusial bagi masa depan Kota Bogor. Masyarakat perlu terus memantau perkembangannya dan memberikan masukan kepada Pemkot dan DPRD agar tercipta anggaran yang pro rakyat dan membawa kemajuan bagi Kota Bogor.
Editor & Penerbit: Den.Mj
