Sorotanrakyat.com | Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dengan tegas meminta kerjasama dan kontribusi dari pihak swasta maupun BUMN yang beroperasi di wilayahnya. Hal ini ia sampaikan demi kemajuan pembangunan Kabupaten Bandung.
Dalam rapat bersama perwakilan BUMD/BUMN di Ruang Rapat Bupati, Soreang, Selasa (11/2/2025), Bupati Dadang Supriatna mengingatkan semua pihak untuk menyadari hak dan kewajiban masing-masing demi kebaikan bersama. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari PT Geo Dipa, Indonesia Power, PTPN VIII, Perhutani, PT Palawi Risorsis, BKSDA, dan Tahura.
Bupati yang akrab disapa Kang DS ini mengungkapkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjalankan kewajibannya dengan terus berupaya memperbaiki infrastruktur jalan rusak dan memperlebar jalan, terutama di wilayah objek wisata yang dikelola oleh BUMN.
“Namun, perusahaan BUMN yang beroperasi di Kabupaten Bandung ini seolah tidak peduli dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Inilah faktanya. Ini masalah pertama,” ungkap Kang DS dengan nada prihatin.
Masalah kedua yang dihadapi Pemkab Bandung, lanjut Kang DS, adalah temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk Semester II Tahun Anggaran 2024 (hingga 31 Oktober 2024).
Dari hasil temuan BPK, terdapat potential lost pajak atau pendapatan hingga mencapai Rp200 miliar. Potential lost ini diakibatkan oleh adanya wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya.
“Tidak tercapainya target pendapatan dan temuan potential lost Rp200 miliar ini membuat saya berpikir keras apa yang harus dilakukan,” beber Kang DS.
Sementara itu, data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengunjung wisata ke Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang sangat drastis. Dari 2 juta pengunjung pada tahun 2020, meningkat menjadi 7,8 juta pengunjung pada akhir tahun 2024.
“Kami meminta hak daripada pengunjung wisata yang datang ke Kabupaten Bandung dan menitipkan setiap pembayaran pajak dan retribusi untuk pembangunan,” tegas Kang DS.
Ketiga, pihaknya akan menertibkan perusahaan yang hanya menikmati keuntungan dari Kabupaten Bandung tanpa mengindahkan kewajibannya. Di satu sisi, Pemkab Bandung menyiapkan regulasi untuk mendukung dunia usaha, namun di sisi lain, perusahaan mengabaikan kewajibannya.
“Mohon maaf, saya tidak akan melakukan hal seperti ini kalau ada itikad baik dari BUMN Bapak/Ibu untuk kooperatif dengan kami. Kita saling menghargai lah,” ujar Kang DS dengan nada tegas.
Ia berharap dari pertemuan ini akan ada hasil berupa kesepakatan. “Terutama dengan PTPN, selama ini PTPN ke mana saja? Di sejumlah daerah sudah terjalin kesepakatan antara PTPN dengan pemda, kenapa di Kabupaten Bandung tidak dilakukan?” tanya Kang DS dengan nada heran.
Namun, bupati juga menyampaikan terima kasih kepada PT Geo Dipa yang telah berkontribusi menyalurkan CSR-nya dengan memperbaiki jalan rusak sepanjang 4 kilometer di Ciwidey.
(Gani M.S)
Editor & Penerbit: Den.Mj
