Sorotrakyat.com | Jawa Barat – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 di Gedung Negara, Cirebon, pada Rabu (7/5/2025). Forum strategis ini mempertemukan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat untuk membahas arah pembangunan provinsi ke depan, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Musrenbang kali ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang membawa sejumlah usulan krusial bagi perkembangan Kota Bogor. Dalam sesi dialog interaktif bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jabar, Pemkot Bogor menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari tingkat provinsi.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengungkapkan beberapa poin penting yang telah disampaikan dalam forum tersebut. Isu transportasi menjadi perhatian utama, terutama terkait keberlanjutan operasional BisKita, sistem transportasi massal andalan Kota Bogor.
“Saya sampaikan bahwa dukungan untuk operasional BisKita masuk dalam usulan program tahun 2026. Kami mengusulkan agar Pemprov Jabar dapat mengalokasikan anggaran yang setara dengan yang dialokasikan oleh Kota Bogor, yakni Rp25 miliar, mengingat Pemprov juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan transportasi,” jelas Jenal Mutaqin usai sesi dialog.
Selain sektor transportasi, kesiapan Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar tahun 2026 juga menjadi bahasan penting. Revitalisasi kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran menjadi prioritas agar dapat memberikan fasilitas yang representatif bagi para atlet danOfficial.
“Kami juga mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) baru di Kota Bogor. Kami telah menyiapkan lahan di tiga kecamatan, yaitu Bogor Selatan, Tanah Sareal, dan Bogor Timur. Saya telah meminta Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk segera berkoordinasi lebih lanjut dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pemprov Jabar terkait realisasi pembangunan ini,” lanjutnya.
Penataan kawasan di sekitar Istana Bogor turut menjadi perhatian khusus. Dengan ditunjuknya Kota Bogor sebagai lokasi penerimaan tamu negara atas arahan Presiden Prabowo Subianto, penataan yang komprehensif dinilai penting untuk mendukung fungsi protokoler dan citra kota.
Permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga juga menjadi sorotan. Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah menerima teguran dari kementerian terkait pengelolaan sampah yang belum sesuai regulasi.
“Kami meminta supervisi dan pendampingan dari Pemprov Jabar terkait pengelolaan sampah di Galuga. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor berencana untuk menutup Galuga jika tidak ada perbaikan dan supervisi yang memadai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jenal Mutaqin menekankan bahwa investasi dalam pengelolaan sampah memerlukan komitmen dan sumber daya yang signifikan. Ia berharap Pemprov Jawa Barat dapat turut berkonsentrasi pada isu lingkungan di Galuga dan mendorong adanya pengelolaan sampah secara terpadu antara Kota dan Kabupaten Bogor.
Terakhir, terkait proyek pembebasan lahan untuk trase baru di Batutulis, Jenal Mutaqin meminta kejelasan mengenai nomenklatur dan skema penganggaran dari Pemprov Jabar.
“Kami ingin memastikan apakah anggaran tersebut masuk dalam anggaran murni atau perubahan tahun 2025, sehingga kami dapat melakukan perencanaan secara simultan. Kami juga ingin mengetahui secara pasti apakah 50 persen anggaran yang dijanjikan Pemprov itu dialokasikan untuk pembebasan lahan atau pembangunan fisik. Setelah pembebasan lahan selesai, kami berharap Pemkot Bogor segera diinformasikan kembali sebelum pembahasan RKPD perubahan di masing-masing daerah,” tegasnya.
Menanggapi berbagai usulan dari kepala daerah, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
“Pertemuan hari ini antar kepala daerah sangat penting untuk memastikan adanya orkestrasi yang baik antara anggaran dan kebijakan,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi.
Musrenbang 2025 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menyelaraskan program dan anggaran antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten, demi mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, termasuk Kota Bogor.
(DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj
