Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Devie Prihartini Sultani SE Komisi IV DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Nasdem menjadi nara sumber dalam kegiatan sosialisasi Dana Hibah dan Bansos Pendidikan BSM (Bantuan Siswa Miskin) tingkat SMA SMK dan sederajat se Kota Bogor yg diadakan oleh Pemkot Bogor dalam hal ini bagian Kesra. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian (Kabag) Kesra dan jajaran, Aspem, KCD Kota Bogor yg di wakili kehadirannya oleh Harso, dan 20 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Swasta serta 82 Kepsek SMK, Selasa 23/11/2021.
“Tema saya kali ini untuk memberikan masukan-masukkan bagaimana pentingnya administrasi dalam Hibah Bansos. Saya memberikan apresiasi yg tinggi kepada Pemkota Bogor dalam hal ini Wali kota dan jajaran yg telah jg memberikan perhatian kepada warga nya, yg nota bene adalah Warga kota bgr meskipun tanggung jawab dan wewenang dari KCD ini adanya di tingkat Provinsi Jawa Barat,” kata Devie.
Dia juga menjelaskan, “mereka juga adalah warga Kota Bogor dan pastinya warga Jabar. Ini satu bukti nyata bahwa Pemkot Bogor bersama DPRD mempunyai komitmen yg sama salam ini membantu warga kurang mampu ditingkat SMA, SMK dan yg sederajat,” tambahnya.
Ada hal yang penting dalam acara tersebut diingatkannya juga bahwa, “saya mengingatkan pentingnya administrasi pendataan, juga dalam laporan pertanggung jawaban nanti harus sesuai peruntukannya dan tepat sasaran. Maka parameter miskin atau saya lebih senang menyebut nya kurang mampu, itu jelas, bukan karena kedekatan, bukan karena hubungan saudara, bukan karena suka atau tidak suka. Maka kedepan mungkin untuk bisa menyamakan parameter tingkat kurang mampu ini bisa memakai juga aplikasi SOLID yg sudah di launching oleh Dinsos, yg mana terintegrasi dengan Dinkes, BPJS dan Disdukcapil Kota Bogor,” jelas DPS sebutan akrabnya.
“Apa bila dirasa bisa memakai aplikasi Solid ini, maka perlu ditambah agar terintegrasi dengan Disdik dan KCD agar terukur dan tepat sasaran. Disamping bantuan hibah bansos BSM ada juga bantuan dalam bentuk sarpras, juga pelunasan SPP yg tertunggak lagi bagi siswa yg kurang mampu, apa lagi dimasa pandemi yg kita alami slama 2 (dua) tahun ini banyak sekali orang tua yg terdampak dan harus kehilangan pekerjaan dan sebagainya,” ucapnya.
“Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Kepsek sekota Bogor, manakala ada anak didik nya ternyata belum mampu melunasi SPP nya, dan belum berkesempatan mendapatkan bagian dari hibah pelunasan SPP namun anak didik kita memerlukan berkas untuk kelangsungan masa depannya, apakah itu melanjutkan sekolah atau bekerja. Maka tolong bantulah dengan memberikan foto copy ijazah nya dan berlegalisir, karena pada dasar nya sekolah tidak boleh menahan ijazah anak didik kita,” tegasnya.
Masih kata DPS, “Saya dari komisi IV, terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bogor dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan dari Pihak Sekolah dan Anak didik kita, yang mana uang rakyat kembali lagi ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan daerah,” komitnya.
Dalam sesi tanya jawab ada beberapa hal yang menjadi keinginan para tenaga didik yaitu salah 1 syarat siswa penerima hibah bansos pelunasan ijazah max kelulusan 5 tahun, yang mana saat ini dalam perwali masih tertulis 3 tahun, dan ini juga sebenarnya sesuai dengan apa yg kita minta dalam rapat hearring dengan SKPD agar perwali di rubah dari 3 th menjadi 5 tahun.
“Saya juga berpesan kepada KCD agar sering-sering berkomunikasi dengan kami komisi IV untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan penting, jangan hanya ketika terjadi ada kasus baru berkomunikasi. Tak kenal maka tak sayang, meskipun kewenangan dan tanggung jawab nya ada di tingkat provinsi namun anak-anak didik ini adalah warga Kota Bogor,” pesan DPS.
“Diakhir penutup saya mengingatkan kepada kepada seluruh Kepsek dan tenaga didik agar lebih memperhatikan siswa didiknya agar tidak terjadi lagi tawuran-tawaran yang mana dalam beberapa bulan terakhir ini masih sering terjadi di Kota Bogor. Satgas pelajar, satgas anti narkoba agar juga di berikan anggaran untuk melaksanakan tugas nya dengan baik yg selama ini anggaran itu masih dari hasil swadaya sendiri. itu lah point yg kita dapat dari hasil sesi tanya jawab ini. Juga kepada sekolah-sekolah yang memang siap melaksanakan PTM maka segala sesuatu nya dipersiapkan dengan baik, pencegahan preventif harus dilakukan agar tidak terjadi cluster sekolah, kalau memang belum siap, ya sudah daring saja dengan tetap menjaga kualitas pendidikan itu sendiri,” pungkasnya.
Editor & Penerbit : Den.Mj
