Sorotrakyat.com | Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berupaya mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.
Keinginan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024.
“Pemilihan Kepala Daerah Kota Bogor Tahun 2024 harus kita persiapkan secara optimal, salah satunya yang paling strategis adalah dukungan pendanaan,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (1/11/2023) sore.
Selain itu, sambung Dedie, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilkada) Tahun 2024 dalam Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% dari total dana hibah Pilkada Tahun 2024.
“Merujuk pada hal tersebut, maka diperlukan perubahan segera Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024,” jelasnya.
Pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa penggunaan Dana Cadangan bisa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan dapat dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan.
“Oleh sebab itu, perubahan Raperda ini dibutuhkan segera agar terbentuknya Peraturan Daerah yang relevan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan penggunaan dana cadangan Pilkada dapat digunakan pada tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024,” paparnya.
Penyampaian rencana tersebut, kemudian ditanggapi positif oleh DPRD Kota Bogor sebagai salah satu dukungan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Bogor tahun 2024 mendatang.
“Dana cadangan Pilkada senilai Rp 71,3 Miliar dipenuhi pada Tahun Anggaran 2023 dikarenakan penganggaran untuk memenuhi dana cadangan tersebut hanya dimungkinkan pada satu tahun anggaran saja, yaitu Tahun Anggaran 2023,” masih kata wakil wali kota.
Dana cadangan tersebut dibagi ke dalam APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp 50 Miliar dan Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 21,3 Miliar. Mengingat penetapan Perda Nomor 14 Tahun 2022 ditetapkan pada akhir Tahun 2022, sehingga tidak bisa dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2022.
Selain itu, anggaran Rp 105 Miliar adalah Usulan Dana Awal melalui Proposal Hibah yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, Polresta Bogor Kota, Kodim 0606 dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor secara 1 Paket.
Seiring dengan kondisi hasil konsultasi dan hasil verifikasi yang berjalan, Hibah Dana Cadangan hanya diperuntukan bagi KPU dan Bawaslu. Angka tersebut telah mengalami perubahan anggaran, yakni sebesar Rp 71,9 miliar.
Dengan rinciannya, KPU sebesar Rp 52,9 Miliar dan Bawaslu sebesar Rp 19 Miliar. Selanjutnya, Anggaran Hibah Polresta Bogor Kota, Kodim 0606 dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah melalui mekanisme hibah tersendiri.
Tidak melalui Dana Cadangan dengan Usulan Proposal. Anggaran Hibah 3 Unsur tersebut adalah sebesar Rp 18,8 Miliar. Dengan rincian Polresta Bogor Kota sebesar Rp 14,3 Miliar, Kodim 0606 Rp 1,5 Miliar dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Rp 3 Miliar.
“Pemerintah Kota Bogor akan berupaya menerapkan transparansi dalam penggunaan dana ini, baik terkait alokasi dana, penggunaan dan laporan yang akurat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie. (Red)
Editor & Penerbit: Den.Mj
