Kota Bogor Dilanda Bencana Hidrometeorologi, DPRD Turun Salurkan Bantuan dan Pastikan Penanganan Bencana Berjalan Maksimal

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyusuri jalan banjir untuk meninjau kondisi warga akibat longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebonkelapa, Kecamatan Bogor Tengah.

Sorotrakyat.com | Kota Bogor — Bencana alam yang terjadi di Kota Bogor selama bulan Oktober menyisakan luka yang mendalam bagi para warga. Selain berdampak kepada ratusan KK, sebanyak tujuh orang juga tercatat menjadi korban yang harus kehilangan nyawa.
 
Bencana terparah terjadi pada Selasa (11/10) dan Rabu (12/10) yang mengakibatkan longsor, banjir, dan pohon tumbang di berbagai tempat. Untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan maksimal, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor pun turun ke berbagai lokasi bencana.
 
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto setidaknya mengunjungi 7 (tujuh) lokasi bencana pada Kamis (13/10), kurang dari sehari terjadinya bencana. Didampingi oleh anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, Atang memantau langsung kondisi warga di Kampung Kramat, Gang Barjo, Sempur, dan pencarian mahasiswi di Dadali. Atang selanjutnya mengunjungi wilayah RW 01 dan RW 05 Tegal Gundil dan menyalurkan bantuan makanan disana.
 
“Saya melihat respon dan gerak dari Pemkot untuk melakukan evakuasi, penanganan korban, dan pelaksanaan tanggap bencananya relatif sudah berjalan cukup baik. Penanganan pengungsi baik. Koordinasi antar OPD dan Lurah Camat baik. Beberapa kelemahan kecil memang masih ada, namun itu wajar dan mudah-mudahan bisa segera dilengkapi,” kata Atang.
 
Lebih lanjut, berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan, termasuk rumah hanyut di Kedung Halang, Atang meminta Dinas PUPR dan Disperumkim Kota Bogor bisa bergerak cepat untuk melakukan perbaikan pasca bencana.
 
“Penanganan tanggap bencana memang sudah baik. Namun, kelemahan dasar yang harus diperbaiki adalah langkah mitigasi (antisipasi) bencana dan rehabilitasi pasca bencana. Ini yang sering terlewat dan terlihat lambat”, jelas Atang.
 
“Pemetaan wilayah rawan harus dilakukan sekarang. Diklasifikasikan sekaligus dibuat tahapan penanganan. Drainase dinormalisasi. Saluran air dan pohon yang berbahaya harus ditangani. Gorong-gorong atau saluran terbuka yang berbahaya segera ditutup. Kita berharap langkah mitigasi ini menjadi prioritas. Jangan sampai jatuh korban jiwa lagi”, imbuh politisi PKS ini.
 
Agar pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, pihaknya berharap agar pendataan semua wilayah terdampak cepat dilakukan dan segera dihitung serta dibuat perencanaan pembangunan rehabilitasinya.
 
“Kita minta agar data seluruh titik wilayah yang terdampak dari BPBD segera ditindaklanjuti dinas terkait. Penanganan pasca bencana, baik perbaikan infrastruktur fisik maupun rumah warga yang rusak bisa segera ditangani. Bisa memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah ditetapkan sejak 28 September 2022. Harus cepat dan tepat, tidak birokratis dan administratif,” ungkap Atang.
 
Dalam sidak lapangan selama seharian penuh tersebut, Atang dan Adit juga turut menyalurkan bantuan kepada korban di setiap titik yang dikunjungi. Mereka juga nampak mengantarkan makan siang untuk petugas gabungan pencarian mahasiswi IPB. Termasuk memberikan bantuan operasional untuk posko pengungsian dan tim SAR pencarian korban longsor Gang Barjo.
 
Selain Atang dan Adit, beberapa anggota DPRD yang lain juga nampak turun ke lokasi bencana secara bergantian di lokasi yang berbeda-beda, menyalurkan bantuan sekaligus memantau progress penanganan bencana. Bahkan, saat ini para anggota DPRD juga sedang menggalang secara bersama dana dari kantong pribadi untuk disalurkan melalui lembaga sosial khusus masalah bencana.
 
“Insya Allah sedang dikumpulkan oleh teman-teman dari seluruh anggota. Insya Allah nanti akan kami titipkan ke lembaga kemanusiaan untuk bisa disalurkan”, pungkas Atang.
 
Rapat Forkopimda tentang Penanganan Bencana

Baca Juga:  Kang DS Launching Program PUAS, Hibah Rp 25 Miliar Untuk Sektor Pertanian
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan memberikan masukan dan pandangan kepada Wali Kota dalam rapat Kordinasi penanganan bencana

Guna memastikan penanganan pasca bencana, perwakilan DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan yang juga Wakil Ketua Komisi IV mengikuti rapat kordinasi gabungan yang digelar oleh Pemerintah Kota Bogor bersama Forkopimda di Jalan Dadali, Jumat (14/10).
 
Dalam rapat tersebut, Mohan mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 tahun 2018.
 
“Kita punya Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Perda ini sudah diatur sedemikian rupa tentang penanganan bencana, yang tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah kota, disitu kita harus tanggap,” ujar Mohan.
 
Lebih lanjut, Mohan juga meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam Perubahan APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
 
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
 
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi, dinaikkan dua kali lipat oleh Banggar DPRD dari yang diajukan oleh TAPD. Proses birokrasi yang ada perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi kita yang saat ini tengah siaga bencana, agar masyarakat bisa mendapatkan intevensi dengan cepat,” ungkap Mohan.
 
Terakhir, Mohan mengingatkan kembali Pemerintah Kota Bogor untuk menindaklanjuti SK bencana yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar masyarakat yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan intervensi APBD. Mengingat masih banyak SK bencana yang dikeluarkan sejak Agustus belum ditindaklanjuti.
 
“Sekalian saya melaporkan SK bencana yang dikeluarkan oleh BPBD terus kami monitor, masih banyak yang belum terintervensi bencana-bencana yang sudah terjadi pada Agustus dan September. Nah sekarang masuk lagi kita. Ini perlu kerjasama semua pihak, mulai dari wilayah dan dinas teknis dan kami dari DPRD akan mendukung penuh Pemkot Bogor untuk mempercepat akselerasi tersebut,” pungkasnya. (ADV)

banner 325x300

Editor & Penerbit : Den.Mj

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *