Dinsos bersama DKPP Tingkatkan Kapasitas Fasilitator Operator SIKS-NG dan Launching Bansos Pangan Nasional 2023

Sorotrakyat.com | Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Sosial (Dinsos) bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator, operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), pelayanan sosial menuju Kabupaten Bandung Bedas dan launching bantuan sosial (Bansos) pangan nasional tahun 2023 di Gedung Moch Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Kamis (6/4/23).

Bupati Bandung Dr. HM Dadang Supriatna dihadapan fasilitator dan operator SIKS-NG yang hadir saat itu, mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan di bidang ekonomi, melainkan sangat tergantung oleh keberhasilan dalam berbagai sektor pembangunan lainnya secara terintegrasi.

banner 325x300


“Termasuk pembangunan sosial sebagai salah satu faktor yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan nasional maupun daerah,” tutur Dadang Supriatna.

Bupati Bandung menyebutkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up to date.


“Saya menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator, operator SIKA-NG dan pelayanan sosial menuju Kabupaten Bandung Bedas yang digagas Dinas Sosial ini,” katanya.

Dadang Supriatna mengatakan kegiatan ini penting untuk dilaksanakan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia fasilitator, operator SIKS-NG terutama di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan input data dan memperbarui data kemiskinan, yang ada di wilayah Kabupaten Bandung,” tutur Bupati Bandung.


Dengan adanya peningkatan kapasitas fasilitator, imbuh Dadang Supriatna, operator SIKS-NG ini diharapkan dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin.


“Hal itu akan memudahkan untuk mengintegrasikannya ke dalam basis data terpadu dan seluruh program perlindungan sosial baik dari pusat maupun daerah,” tuturnya.

Baca Juga:  Ketua Komisi I "Penanganan Pasca Bencana Lamban"

Dadang Supriatna mengatakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung.
“Maka dari itu, hari ini dilaksanakan launching pemberian bantuan sosial pangan nasional wilayah Kabupaten Bandung,” katanya.

Dadang Supriatna berharap dengan adanya bantuan ini dapat bermanfaat bagi para penerima bantuan sekaligus menjadi sinyal semakin meningkatnya perekonomian masyarakat.


“Bantuan sosial pangan nasional ini akan diberikan kepada 221.920 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Kabupaten Bandung. Saya harap penyusunan daftar penerima bantuan ini betul-betul diperhatikan agar penerimaannya tepat sasaran dan menyeluruh,” tuturnya.

Bupati Bandung berharap bantuan ini dapat meringankan beban para penerima manfaat, selama beberapa waktu kedepan.
“Sekaligus menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk ikut serta membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Indra Respati mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan sinergitas antara Dinas Sosial dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.


“Kami secara sinergitas, mengumpulkan pilar-pilar sosial yang memiliki tugas di lapangan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam rangka pemberdayaan pengentasan kemiskinan. ” Mereka yang dihadirkan adalah TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Operator SIKS-NG,” kata Indra.

Menurut Indra, mereka memiliki tugas dan fungsi mengawal program-program sosial yang ada di wilayah. “Mereka secara administratif memberikan laporan secara terus-menerus berdasarkan data dan lain sebagainya. Termasuk penerima bantuan dari pusat, provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bandung,” katanya.

Indra mengatakan hari ini Bupati Bandung meaunching kegiatan pemberian bantuan beras.
“Secara nasional dilaunching hari ini, sebagai bentuk antisipasi terhadap nilai pangan, inflasi dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan beras yang diberikan sebanyak 10 kg untuk sebulan,” katanya.

Baca Juga:  Terapkan Digitalisasi Perizinan, Menkominfo: Tahun 2020 PNBP Capai Rp 25,5 T

Tidak hanya beras, Indra berharap kedepannya ada bantuan protein hewani. “Apakah itu daging dan telur. Tapi itu untuk tahap berikutnya,” ujarnya.

Indra mengatakan data penerima manfaat bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial berbasis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). “DTKS ini setiap bulan mengalami perubahan dinamika, kadang nambah, kadang turun. Alhamdulillah, pak Bupati sangat respon sekali terhadap teman-teman dari fasilitator desa maupun operator desa. Karena di ujung merekalah data-data berawal, input data dan by sistem dilaporkan sampai ke Kementerian Sosial,” katanya. (Red)

Editor & Penerbit : Den.Mj

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *