Sorotrakyat.com | Kota Bogor, Jawa Barat – Kota Bogor bersiap menuju tahun “kemandirian” di 2024. Musrenbang RKPD yang digelar di Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel BNR, Kecamatan Bogor Selatan (20/3/2023) menjadi momen penting. Fokus pembangunan pada pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, dan peningkatan PAD diusung. Namun, benarkah angka-angka dan kemandirian daerah serta PAD tinggi menjamin kebahagiaan masyarakat?.
Disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah menilai poin-poin yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) 2024 tingkat Kota Bogor menjadi sangat strategis. Sebab, akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Maka diharapkan semua komponen dan lapisan masyarakat di Kota Bogor memberikan masukan untuk tercapainya penyusunan RKPD yang optimal guna mewujudkan pembangunan Kota Bogor dalam bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat serta meningkatkan dan memperbaiki reformasi birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Sekda mengatakan, tahun 2024 memiliki keistimewaan tersendiri sehingga diperlukan masukan berbagai pihak dan memerlukan kohesivitas Pemkot Bogor. Ada empat pendekatan yang mutlak dilakukan, yaitu bottom up dan top down, teknokratik, politik dan partisipatif. Tema Musrenbang RKPD Tahun 2024, membangun kemandirian daerah dimaksudkan pada tahun 2024 tidak ada wali kota dan wakil wali kota, sementara DPRD baru akan dilantik pada Agustus 2024.
“Untuk itu perlu mandiri dan terintegrasi, memiliki keterikatan yang sangat kuat,” ucap Syarifah, Senin (20/3/2023).
Berikutnya kata Sekda, yang perlu dipahami dalam kemandirian adalah mandiri dari pembiayaan. Jika di proporsikan, PAD Kota Bogor terhadap APBD sudah mencapai 35 persen bahkan lebih.
“Ini menjadi modal yang kuat untuk Kota Bogor, tidak terlalu tergantung pada transfer dana daerah tetapi juga berusaha terus menerus untuk meningkatkan PAD yang secara notabene menunjukkan kemandirian,” kata Syarifah.
Mengenali persoalan, permasalahan dan isu-isu strategis lainnya menjadi hal yang menurut Syarifah harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan ke depan berlandaskan potensi yang harus ditingkatkan dan permasalahan yang harus dikurangi.
Adapun isu strategis yang sudah teridentifikasi, diantaranya pembangunan manusia, infrastruktur berkelanjutan, percepatan pemulihan ekonomi dan akuntabilitas pelayanan publik serta inovasi. Tahun 2024 ini jajaran Pemkot Bogor akan menurunkan angka stunting dan ODF serta bidang lainnya.
Syarifah menekankan, infrastruktur di perkotaan bersama transportasi harus terwujud sesuai program yang telah direncanakan, demikian juga pada bidang-bidang lainnya. Apapun yang terjadi akuntabilitas pelayanan publik harus lebih baik sehingga sarana prasarana, inovasi dan integrasi harus dilakukan, terutama bagi aplikasi-aplikasi yang tersebar harus diintegrasikan.
Adapun hasil usulan musrenbang yang telah dijalani mulai tingkat wilayah disebutkan Syarifah, seperti pembangunan manusia 236 usulan, 1.596 usulan infrastruktur, 86 usulan pemulihan ekonomi serta 45 usulan untuk akuntabilitas pelayan publik dan inovasi.
Inovasi, kerja sama pentahelix diperkuat, creative financing, daya saing dengan mengenali keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dan digitalisasi pelayanan publik melalui single windows menjadi kunci menuju keberhasilan tahun 2024.
Diakhir Syarifah menyampaikan selain mendengar aspirasi masyarakat, usulan yang masuk disinergikan dengan Pemprov Jawa Barat maupun pusat, data yang digunakan harus relevan dan up to date karena akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat.
“Melalui partisipatif, no one left behind atau tidak ada yang tertinggal, khususnya para disabilitas, anak-anak dan kaum perempuan didengar saat konsultasi publik, belum lagi forum perangkat daerah,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota bogor, Rudy Mashudi dalam laporannya menyampaikan bahwa dalam proses musrenbang yang telah dilaksanakan tidak hanya menampung aspirasi yang biasa dilakukan, namun juga menyelenggarakan musrenbang tematik dengan tema disabilitas, perempuan, anak, kemiskinan dan pengangguran.
Tema “Membangun Kemandirian Daerah” di 2024 memunculkan pertanyaan. Tanpa wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta DPRD baru dilantik pada Agustus 2024, bagaimana skema kemandirian ini dijalankan? Akankah ini jadi ajang “unjuk gigi” birokrasi, atau justru momentum untuk membangun kolaborasi dan gotong royong warga?.
Sekretaris Daerah, Syarifah Sofiah, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. Namun, kritik dari Dr. Kun Nurachadijat, akademisi yang hadir, mengusik benarkah semua suara didengar. Ia menyoroti paradigma pembangunan yang hanya fokus pada angka “peningkatan infrastruktur fisik” dan PAD.
Ditempat yang sama salah satu tamu undangan yakni DR. Kun Nurachadijat hadir di acara tersebut, saat diwawancarai oleh awak media Sorotrakyat.com dirinya mengungkapkan pendapat berbeda.
“Sekarang ini banyak pejabat yang bicara menggunakan paradigma ekonomi, seolah dengan menampilkan angka angka sudah merasa pejabat yang sudah pintar dan memenuhi kriteria wawasan keteknokratan secara final. Padahal kalau konsisten pada perspektif pembangunan Ekonomi, Pembangunan ekonomi itu tidak melulu pembangunan yang terukur dari peningkatan bangunan atau infra struktur fisik belaka,” tutur Ekonom lulusan UI ini.
Masih kata DR. Kun, ia menjelaskan, “Ekonomi itu bicara tentang kepuasan atas utiliti yang pemerintah sediakan bagi masyarakatnya. Kepuasan itu sendiri harus merujuk pada hirarki kebutuhan Maslow. Kepuasan terbawah adalah kepuasan atas tercukupinya kebutuhan dasar, sandang pangan dan papan. Setelah itu kebutuhan keamanan, lalu disusul kebutuhan sosial kemudian kebutuhan aktualisasi dan puncak tertinggi adalah kebutuhan kebahagiaan secara spiritualitas,” papar Ketum Proui relawan Prabowo Gibran ini.
Di Balik Angka, Ada Manusia:
Dr. Kun mengajak kita memaknai pembangunan ekonomi tak melulu soal infrastruktur. Ia mengacu pada hirarki kebutuhan Maslow, dimana dasar piramida adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia: sandang, pangan, papan, dan keamanan. Baru kemudian menyusul kebutuhan sosial, aktualisasi diri, hingga kebahagiaan spiritual.
Pertanyaan Dr. Kun pun relevan. Apakah tingginya PAD Kota Bogor saat ini sudah sejalan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebahagiaan warganya? Atau, adakah warga yang tertinggal di tengah pembangunan? Mengapa Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan seolah tidak penting?! Ditandai dengan miskin datanya kedua indeks itu di kota Bogor. Sedangkan amanah pendiri bangsa, bangunlah badannya (pembangunan fisik) harus diiringi bangunlah jiwanya (mindset bangsa diajak untuk bersyukur).
Harmonisasi dan Kolaborasi:
Dr. Kun yang di September 2023 mendapat Profesor Kehormatan ini juga menyoroti harmonisasi peraturan antar SKPD yang disebutnya lemah. Ibarat orkestra, peran Sekda sebagai dirigen perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan program pembangunan secara komprehensif, pembangunan fisik yang membahagiakan berjalan sinergis. Sehingga pembangunan tidak pembangunan kosmetik semata.
Musrenbang RKPD 2024 bisa menjadi titik balik. Tak hanya mengejar angka kemandirian dan PAD tinggi, tapi juga berfokus pada pembangunan manusia dan kebahagiaan warganya. Kolaborasi antara birokrasi, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mewujudkan tata kota yang ideal.
Akankah Kota Bogor benar-benar mandiri dan membawa warganya menuju kebahagiaan? Kita tunggu realisasi program dan capaian di tahun 2024 mendatang. (DR)
Editor & Penerbit: Den.Mj
